Kedaulatan Pangan

Istilah kedaulatan pangan seringkali menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat. Meski demikian, masih banyak orang yang tidak dapat membedakan istilah kedaulatan pangan dengan istilah yang bersangkutan lainnya seperti swasembada pangan. Sebenarnya, apa itu kedaulatan pangan dan swasembada pangan?

Kedaulatan pangan merupakan hak masyarakat untuk mengatur keseluruhan sistem pangan, dimulai dari penanaman benih, pengadaan pangan, penyimpanan pangan, distribusi pangan, hingga sampai pemasaran pangan itu sendiri. Sedangkan swasembada pangan yaitu kemampuan suatu negara untuk dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Perlu ditekankan bahwa kedaulatan pangan berbeda dengan swasembada pangan. Jika telah tercapai kedaulatan pangan, maka juga telah mencapai swasembada pangan. Akan tetapi, jika telah mencapai swasembada pangan, belum tentu berdaulat (belum tentu mencapai kedaulatan pangan).

Sebagai contoh, peningkatan produksi dilakukan untuk mencapai swasembada pangan. Dalam meningkatkan produksi tersebut, dilakukan perluasan sawah (ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas sawah (intensifikasi). Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas sawah yaitu dengan menggunakan bibit varietas unggul yang diperoleh dari luar negeri. Penggunaan bibit unggul tersebut dapat meningkatkan produktivitas sawah sehingga produksi dalam negeri dapat ditingkatkan dan mencapai swasembada pangan. Akan tetapi, kedaulatan pangan tidak dapat tercapai karena negara masih bergantung pada pemasok bibit unggul dalam meningkatkan produksi.

Kedaulatan pangan dan swasembada pangan masih menjadi permasalahan pada beberapa negara, di antaranya yaitu Indonesia dan Meksiko. Meksiko yang dijajah oleh Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berusaha mempertahankan kedaulatan pangan mereka sendiri. Terdapat sebuah gerakan kedaulatan pangan (gerakan sosial) antarbangsa yang dibangun pada tahun 1996. Gerakan sosial tersebut membahas mengenai dampak dari sistem pertanian global yang mempengaruhi kehidupan mereka (mata pencaharian, lingkungan, ekonomi). Gerakan ini juga mendukung dan memperjuangkan kesejahteraan para petani, agar para petani dapat memperoleh hak-hak mereka selayaknya. Gerakan tersebut bernama "La Via Campesina". Hingga kini, gerakan ini telah diikuti 148 organisasi di 69 negara.

Gerakan La Via Campesiana menganut prinsip yang bertentangan dengan sistem pangan neoliberalisme. Berikut akan disebutkan perbedaan sistem pangan neoliberalisme dengan sistem kedaulatan pangan.

Sistem Pangan Neoliberalisme

1. Fokus kepada keuntungan perusahaan

2. Meningkatkan ekspor komoditas pertanian

3. Fokus pada adaptasi teknologi, inovasi ilmiah, dan manajemen yang modern

Sistem Kedaulatan Pangan

1. Fokus kepada produksi lokal, perlindungan pasar lokal dari dumping

2. Fokus pada penerapan sistem pertanian berkelanjutan (memprioritaskan keamanan pangan, jaminan mutu pangan, dan lingkungan sehat bagi masyarakat)

3. Fokus terhadap diversifikasi produksi dan mengurangi penggunaan zat-zat kimia berbahaya.

Serikat Petani Indonesia (SPI) merupakan salah satu anggota Indonesia dalam La Via Campesiana. SPI memiliki agenda dan tujuan yang serupa dengan La Via Campesiana, yaitu untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak para petani dalam mencapai kedaulatan pangan.